PEKANBARU--(KIBLATRIAU.COM)-- Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tetap memberikan pelayanan publik di tengah-tengah Pandemi Covid-19.

Guna memperlancar pelayanan publik  ini, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau Chairul Riski memaparkan ada tiga inovasi pelayanan informasi publik dalam masa pandemi Covid 19 tahun 2020 di Provinsi Riau saat persentasikan monitoring dan evaluasi (Monev) Komisi Informasi Publik (KIP) secara virtual.

Dijelaskan, Chairul Riski Inovasi pelayanan informasi publik tahun 2020 di Provinsi Riau yaitu 'Jaga Riau' dan 'Jaga APBD'. Selain itu juga ada tiga inovasi pelayanan informasi publik di masa pandemi yaitu Website Corona, Mata Bansos dan Mata UMKM.

''Karena itu strategi pelayanan informasi publik tahun 2020 yaitu membuat aplikasi yang user friendly, menampilkan penyerapan anggaran per kode rekening secara real time dan menampilkan realisasi dan status SP2D,'' katanya, di Ruang Riau Command Center (RCC), Selasa (6/10/20).

Inovasi pelayanan informasi publik di masa pandemi yang pertama adalah Website Corona yaitu halaman yang berisi informasi tentang perkembangan Covid 19 di Provinsi Riau saat ini. 

Untuk pengoperasiannya, Website ini dikelola bersama Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dan Perwakilan BPKP Riau.

''Ada beberapa menu informasi yang dimuat dalam Website ini, diantaranya menu peta sebaran rumah sakit, posko psbb, mata bansos dan mata UMKM,'' ungkapnya.

Kedua, yakni Mata Bansos adalah aplikasi untuk alat pemantauan bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan alat kontrol sosial bagi masyarakat dalam penyaluran bantuan sosial terkait bencana Covid 19.

''Strategi mata bansos, data penerima bantuan dapat diselaraskan dengan database kependudukan (NIK), apabila diberikan akses, mengembangkan aplikasi yang user friendly, dan aplikasi mata bansos ini di jadikan big data oleh pemerintah pusat,'' ujar Riski. 

Terakhir, adalah Mata UMKM adalah alat pendataan UMKM yang ada pada seluruh daerah provinsi Riau sehingga data tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan yang tepat dalam hal pemberdayaan UMKM pada masa Pandemi Covid 19 ini.(HA)